Jakarta, KronikaNews –
Semangat membela kehormatan ulama dan pesantren kembali menggema di Jakarta. Kamis (16/10), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor DKI Jakarta resmi melaporkan dugaan pelecehan dan penghinaan terhadap kiai, santri, dan pesantren yang dilakukan oleh Trans7 melalui program Xpose Uncensored.
Laporan ini dikawal langsung oleh personel Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) Banser Tebet, yang hadir dengan penuh disiplin dan loyalitas di Polda Metro Jaya. Mereka menilai tayangan pada 13 Oktober 2025 itu memuat narasi destruktif yang menyudutkan dunia pesantren dan menyesatkan opini publik.
“Membela kehormatan kiai dan pesantren bukan sekadar tugas, tapi kehormatan. Banser akan selalu di garda terdepan,” tegas **Sarotin**, Wakil Kasatkoryon Banser Tebet.
Sorotan terhadap Narasi Program Xpose
Program Xpose Uncensored menayangkan kolase video relasi antara santri dan kiai di pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Narasi yang muncul dinilai melecehkan tradisi pesantren dengan menyebutkan santri harus jongkok untuk minum susu dan memberi amplop pada kiai.
Konten tersebut memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, termasuk warga Nahdliyyin dan komunitas pesantren. LBH Ansor menilai tayangan itu bukan sekadar satire, tetapi bentuk nyata penghinaan terhadap simbol-simbol moral umat.
“Kita ingin kirim pesan kuat, jangan main-main dengan kehormatan pesantren. Di belakangnya, ada jutaan santri dan Banser yang siap bergerak,” ujar Wasroni, salah satu tokoh Banser Tebet.
Aksi Santun, Tuntutan Tegas
Dalam aksi pengawalan yang berlangsung tertib dan penuh wibawa, Banser Tebet menunjukkan bahwa tugas mereka tidak hanya soal pengamanan fisik, tapi juga menjaga nilai-nilai moral bangsa.
Tokoh Banser lainnya, Zombie, menegaskan bahwa aksi ini bukan demi panggung, tapi demi harga diri.
“Banser tidak cari sensasi. Kami hanya menegakkan marwah. Di balik sorban para kiai, ada keberkahan yang wajib kita jaga bersama,” ujarnya.
Harap Proses Hukum Tegas dan Adil
LBH GP Ansor DKI Jakarta berharap laporan ini diproses secara profesional oleh aparat penegak hukum. Mereka juga mengingatkan bahwa media harus bertanggung jawab atas konten yang mereka siarkan, terutama jika menyangkut simbol keagamaan dan tradisi luhur.
Dengan laporan ini, komunitas Nahdliyyin berharap tidak ada lagi tayangan yang merusak citra pesantren dan menimbulkan keresahan sosial.
KronikaNews akan terus mengikuti perkembangan proses hukum dan respons dari Trans7 serta otoritas penyiaran.
