MENDAGRI TITO KARNAVIAN
Jakarta, kronikanews
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dini di wilayah masing-masing. Instruksi ini disampaikan melalui dua surat edaran yang menekankan penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan pengaktifan kembali pos ronda untuk mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Melalui Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, Mendagri lewat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Safrizal ZA, menekankan pentingnya Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal.
“Meningkatkan kewaspadaan dini di desa/kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Siskamling di tingkat RT dan RW serta menggiatkan kembali Pos Ronda,” ujar Tito, dikutip pada Senin (8/9/2025).
Tak hanya itu, Satlinmas juga diminta aktif membantu pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Mendagri menegaskan bahwa keterlibatan Satlinmas sangat krusial dalam mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Sementara itu, dalam Surat Edaran kedua bernomor 000.10.3/e-748/Polpum tertanggal 2 September 2025, Mendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Bahtiar, menyampaikan arahan khusus kepada kepala daerah dan camat untuk mengantisipasi dampak aksi unjuk rasa.
Surat tersebut menegaskan peran kepala daerah sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Forkopimda harus meningkatkan deteksi dini dan memperkuat sinergi antar-elemen masyarakat untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum,” tegas Tito.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ketahanan sosial di tengah masyarakat.
Langkah ini juga diharapkan dapat meredam penyebaran informasi bohong, ujaran kebencian, dan provokasi yang berpotensi memicu konflik.
Selain itu, Mendagri mendorong kepala daerah dan camat untuk menyebarluaskan pesan perdamaian dan menyelenggarakan kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup forum dialog, penyaluran bantuan sosial, bakti kesehatan, hingga pasar murah.
Dengan upaya ini, diharapkan tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Reporter :Dani
Foto :Kronikanews
