DPR RI BAHAS TUNTUTAN 17+8 RAKYAT
Jakarta, Kronikanews
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat penting bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang mencuat selama aksi unjuk rasa besar-besaran pada 25–31 Agustus lalu. Tuntutan tersebut disuarakan oleh koalisi sipil yang menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari parlemen dan pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat yang digelar hari ini bertujuan untuk menyatukan sikap politik delapan fraksi di DPR terhadap petisi rakyat tersebut.
“Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Rabu (3/9).
Respons terhadap Gelombang Unjuk Rasa
Dasco mengakui bahwa sebagian besar poin dalam tuntutan 17+8 telah disampaikan langsung oleh mahasiswa saat audiensi. Ia menyatakan DPR siap melakukan evaluasi terhadap sejumlah isu strategis, termasuk tunjangan anggota dewan dan keterbukaan anggaran DPR, yang menjadi sorotan tajam dalam aksi.
“DPR dalam waktu singkat akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk dalam 17+8,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Klarifikasi: DPR Tak Tutup Diri
Menanggapi kritik bahwa DPR selama ini tertutup terhadap aspirasi publik, Dasco membantahnya. Ia mengatakan bahwa berbagai alat kelengkapan dewan (AKD) kerap menerima masukan masyarakat dalam berbagai bentuk.
Terkait ketidakhadiran DPR saat unjuk rasa puncak pada akhir Agustus, Dasco menyebut kondisi lapangan yang tidak kondusif menjadi alasan utama.
“Kemarin begitu kita mau keluar (menemui massa), itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada penumpang-penumpang gelap yang membuat suasana tidak kondusif,” ungkapnya.
Isi Tuntutan 17+8: Desak Reformasi dan Transparansi
Koalisi sipil sebelumnya meluncurkan petisi “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah. Mereka memberi batas waktu hingga 5 September untuk pemenuhan 17 tuntutan utama, serta tambahan 8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026.
Beberapa tuntutan utama yang mendesak untuk dipenuhi antara lain:
- Penarikan TNI dari pengamanan sipil
- Pembentukan tim investigasi kematian demonstran
- Pembekuan tunjangan dan fasilitas baru DPR
- Transparansi anggaran
- Pemberian sanksi kepada politisi tidak etis
- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
- Bebaskan demonstran yang ditahan
- Hentikan kekerasan aparat saat demo
- Dialog buruh dan pemerintah soal upah dan outsourcing
Sedangkan tuntutan jangka panjang mencakup:
- Reformasi DPR dan partai politik
- Reformasi perpajakan dan sektor ketenagakerjaan
- Pengesahan RUU Perampasan Aset
- Reformasi kepolisian dan militer
- Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas
DPR Didorong Tak Berhenti di Rapat
Meski pimpinan DPR telah menyatakan niat untuk mengevaluasi, publik kini menunggu apakah langkah ini benar-benar akan diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Koalisi sipil dan berbagai elemen mahasiswa menyatakan akan terus mengawal perkembangan ini.
Reporter : Suryaman
Foto :Kronikanews
