Breaking News
RATUSAN KADER ANSOR DAN BANSER DKI SEGEL KANTOR TRANS7, PROTES TAYANGAN XPOSE UNDERCOVER DPR TERIMA AUDIENSI ALUMNI LIRBOYO DAN TRANS7 TERKAIT PROGRAM “XPOSE UNCENSORED” ALIANSI SANTRI NUSANTARA SEGEL KANTOR TRANS MEDIA DI SURABAYA, TUNTUT CHAIRUL TANJUNG TEMUI KIAI LIRBOYO DPR PANGGIL TRANS7 DAN KOMINFO, POLEMIK TAYANGAN PESANTREN BERUJUNG EVALUASI IZIN SIAR Jakarta, KronikaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil manajemen Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), Kamis (16/10). Pertemuan itu membahas polemik program Xpose Uncensored milik Trans7 yang dianggap melecehkan kiai, santri, dan pesantren. Audiensi digelar di ruang rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, dan dipimpin Wakil Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Turut hadir sejumlah anggota DPR lintas komisi, di antaranya Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani, anggota Komisi I Oleh Soleh, serta anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq. Dalam rapat, Cucun menegaskan DPR meminta Kementerian Komdigi dan KPI untuk melakukan audit serta mengevaluasi izin siar Trans7. “Kementerian Komdigi dan KPI harus merespons reaksi publik dengan sanksi tegas, sesuai hasil audit,” tegas Cucun. Tayangan Pesantren Dinilai Satir dan Menyinggung Konten yang dipermasalahkan adalah tayangan “Xpose Uncensored” yang disiarkan Trans7 pada 13 Oktober lalu. Episode tersebut menyoroti kehidupan pesantren Lirboyo, Jawa Timur, dengan narasi satir seperti “kiai kaya raya, umat kasih amplop” serta “santri minum susu harus jongkok.” Potongan gambar juga menunjukkan santri berjalan bersimpuh dan memberikan amplop kepada kiai, serta momen santri berbaris di lantai menyalami kiai yang duduk. Narator menyebutkan, warganet menduga praktik pemberian amplop tersebut menjadi sumber kekayaan kiai. Tayangan itu memicu gelombang protes dari berbagai kalangan pesantren. Dua hari setelah penayangan, ratusan orang dari Nahdlatul Ulama, pengasuh pesantren, dan alumni pondok se-Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Transmedia, Jakarta Selatan. Massa menyerukan “Boikot Trans7”. KPI Hentikan Program, DPR Dorong Langkah Lanjut Menanggapi aduan publik, KPI telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara program tersebut. Namun, dalam rapat, Cucun mengungkapkan bahwa program tersebut kini sudah dihentikan total. “Bahkan bukan hanya pemberhentian sementara, program itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya. DPR menilai langkah KPI sudah tepat, namun tetap mendorong audit menyeluruh dan kemungkinan evaluasi izin siar jika ditemukan pelanggaran berat. KronikaNews akan terus mengikuti perkembangan evaluasi ini dan dampaknya terhadap dunia penyiaran nasional. BANSER TEBET KAWAL LBH ANSOR LAPORKAN TRANS7 KE POLDA, TEGASKAN MARWAH KIAI TAK BISA DILECEHKAN

KLARIFIKASI VIDEO VIRAL ROMBONGAN MENKO AHY SALIP MOBIL SRI SULTAN: TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN

Jakarta, KronikaNews – Beredarnya video viral di media sosial yang menampilkan mobil Sri Sultan Hamengku Buwono X tampak disalip oleh iring-iringan kendaraan yang disebut-sebut sebagai rombongan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendapat tanggapan tegas dari pihak Kemenko Infra.

Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, menyayangkan munculnya narasi negatif di media sosial yang mengesankan bahwa rombongan AHY menyalip Sri Sultan saat berhenti di lampu merah di kawasan Yogyakarta.

“Kalau ada yang membuat statemen itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan ini tidak benar dan tidak berdasar. Jelas-jelas Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat 30 menitan lebih awal mendahului Sri Sultan,” tegas Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, rombongan AHY sudah lebih dahulu meninggalkan lokasi acara di Gunung kidul, sehingga tidak mungkin tertinggal dan kemudian menyalip mobil dinas Gubernur DIY di perjalanan.

Herzaky juga mengkritik akun-akun media sosial dan oknum yang menyebarkan informasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, termasuk menyebut seorang staf humas Pemerintah Provinsi DIY yang dinilai memberikan komentar kurang akurat.

“Saran kami, lain kali bisa bertanya dulu ke teman-teman yang berada di lokasi sebelum asal komentar ke media. Apalagi sampai membuat komentar yang merugikan pihak lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herzaky meminta masyarakat tidak langsung percaya pada unggahan viral tanpa melihat fakta. Ia bahkan menyarankan agar nomor pelat kendaraan yang terekam dalam video dicek untuk memastikan identitas instansi yang bersangkutan.

“Silakan netizen mencari tahu, kemungkinan plat merah itu terasosiasi dengan instansi mana,” tambahnya.

Terkait tuduhan melanggar lalu lintas, Herzaky kembali menegaskan bahwa rombongan AHY tidak sedang berada di lokasi yang dimaksud pada waktu kejadian.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan apresiasi kepada media massa yang telah memberitakan secara berimbang, mengonfirmasi kedua pihak sebelum memublikasikan berita, dan tidak terjebak pada clickbait semata.

“Inilah kebebasan pers yang bertanggung jawab dan demokrasi yang kita ingin jaga betul,” tegas Herzaky.

Reporter : Widi

Exit mobile version