MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI YANG CAPAI Rp 70 JUTA PER BULAN

MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI | Kronikanews.com
MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI | Kronikanews.com

MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI

Jakarta, KronikaNews

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.Kamis (4/9/2025). Mereka menuntut adanya pemangkasan tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan yang dinilai tidak masuk akal, bahkan melebihi tunjangan serupa di tingkat nasional.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti besarnya angka tunjangan yang diterima para wakil rakyat di Kebon Sirih. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI mencapai Rp. 78,8 juta, sementara anggota DPRD menerima Rp 70,4 juta per bulan, angka yang sudah termasuk pajak dan dibebankan pada APBD DKI Jakarta.

MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI
MAHASISWA DESAK PEMANGKASAN TUNJANGAN DPRD DKI | Kronikanews.com

“Jumlah itu terlalu besar. Kami minta dikaji ulang, kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi,” ujar Muhammad Ihsan, perwakilan mahasiswa, saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD.

Tanggapan DPRD: Siap Dievaluasi

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menemui mahasiswa dan menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan publik. Ia menegaskan, seluruh fraksi telah sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap tunjangan tersebut.

“Kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu fraksi pun yang menolak. Kami siap dievaluasi agar tunjangan disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Menurut Baco, DPRD DKI akan meninjau kembali kebijakan yang berlaku agar selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.

“Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi hari ini, dan kami berusaha memahami bahwa tuntutan rakyat hari ini adalah agar wakil rakyat lebih merakyat,” ujarnya.

Tuntutan Tambahan: Perkuat Fungsi Pengawasan

Selain soal tunjangan, mahasiswa juga mendesak agar DPRD DKI memperkuat fungsi pengawasan, terutama terhadap BUMD yang belakangan banyak disorot karena kasus dugaan korupsi dan penyimpangan.

“Kami minta audit terhadap beberapa BUMD seperti Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. Banyak isu yang beredar dan mencuat di media, bahkan ada yang ditangkap beberapa waktu lalu,” ungkap Ihsan.

Aksi damai yang berlangsung di Jalan Kebon Sirih ini menjadi simbol kritik tajam dari mahasiswa terhadap gaya hidup dan pengelolaan anggaran oleh para wakil rakyat, khususnya di tengah tekanan ekonomi masyarakat Jakarta.

 

Reporter : Hamdani
Foto : Kronikanews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *