Jakarta, Kronikanews- Sensus Ekonomi merupakan agenda periodik BPS yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali, dan tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima sejak sensus ini pertama kali digelar. Pendataan kali ini mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar yang tersebar dalam 18 kategori lapangan usaha.
Adapun sektor yang tidak termasuk dalam pendataan meliputi:
– Sektor pertanian
– Administrasi pemerintahan dan pertahanan
– Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja
“Saya berharap Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dengan data yang tepat, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global,” pungkas Gubernur Pramono.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan gambaran terkini mengenai seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Seluruh pelaku usaha akan didata tanpa kecuali agar pemerintah memperoleh informasi ekonomi yang lengkap dan mutakhir.
“Sensus Ekonomi ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk menyukseskannya. Data yang dihasilkan akan menjadi data terkini dan paling mutakhir karena seluruh pelaku usaha akan didata tanpa terkecuali,” urai Amalia.
Amalia juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk bersikap kooperatif menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi dengan benar. BPS memastikan bahwa seluruh data individu maupun perusahaan dijaga ketat kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data akan kami jaga sebaik-baiknya,” tuturnya.
Untuk memperkuat keamanan sistem IT dan memitigasi risiko siber, BPS telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia, dan Perum Peruri. Data hasil sensus yang aman ini nantinya akan diolah menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang lebih akurat dan tepat sasaran.
